RENSTRA

Home / RENSTRA

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2018-2023) atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.

Proses penyusunan Renstra ini harus memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas- bawah. Yang dimaksud dengan pendekatan politik bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini :

Gambar 1

Hubungan RPJMD Dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra OPD adalah Renstra Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan OPD terkait.

Kantor Kecamatan Kare sebagai salah satu OPD di Kabupaten Madiun  menyusun  rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 201   . Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan ini nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Kantor Kecamatan Kare setiap tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kare Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut Renstra Kantor Kecamatan Kare) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

  1. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kare dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4844) ;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4578) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4817) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Madiun ;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor………  Tahun ……. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ;
  18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN).
  1. Maksud dan TujuanMaksud

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 dimaksudkan untuk :

  1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kare, sehingga sasaran dan target capaian pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2018-2023 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan ;
  2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang  Rencana  Strategis  Kantor   Kecamatan  Kare   periode 2018-2023 ;
  3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2018-2023;
  4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.
    1. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 adalah untuk :

  1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kantor Kecamatan Kare di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Madiun ;
  2. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan ;
  3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah ;
  4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan OPD yang lain .
  1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra OPD adalah sebagai berikut :

Bab I    : Pendahuluan

  1. Latar Belakang
    1. Landasan Hukum
    1. Maksud dan Tujuan
    1. Sistematika Penulisan

Bab II   : Gambaran Umum Kantor Kecamatan Kare

  • Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
    • Sumber Daya Kantor Kecamatan Kare
    • Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kare
    • Tantangan dan Peluang Pengembangan Kantor Kecamatan Kare

Bab III :           Permasalahan dan isu-isu strategis

  • Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
    • Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bab IV :    Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis

  • Visi dan Misi.
    • Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.
    • Strategi dan kebijakan dalam 5 tahun mendatang.

Bab V   : Strategi Arah Kebijakan

Bab VI :    Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan

Bab VII : Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan

       Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR KECAMATAN KARE

2.1.      Luas dan Batas Wilayah

Kecamatan Kare yang terhampar seluas 19.085 Ha merupakan salah satu dari 8 Desa di wilayah Kabupaten Madiun dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara                     :  Kecamatan Gemarang

Sebelah Selatan                  :  Kabupaten Ponorogo

Sebelah Timur                     :  Kabupaten Nganjuk

Sebelah Barat                     :  Kecamatan wungu

  • Pembagian Wilayah

Kecamatan Kare terbagi atas 8 desamasing-masing adalah sebagai berikut :

  1. Desa Kare dengan luas 8.927 Ha
  2. Desa Kuwiran dengan luas 1.168,97 Ha
  3. Desa Kepel dengan luas 2.858,01 Ha
  4. Desa Bolo dengan luas 847,00 Ha
  5. Desa Bodag dengan luas 1.113,02 Ha
  6. Desa Morang dengan luas 869,00 Ha
  7. Desa Cermo dengan luas 1.275,00 Ha
  8. Desa randualas dengan luas 2.027,00 Ha

Adapun rincian penggunaan sebagai berikut  :

  1. Tanama pangan :  4.491 ha
  2. Tanama Buah                :  1.598 ha
  3. Tanaman Obatan           :     220 ha
  4. Tanaman sayur  :       22 ha
  5. Tanaman Perkebunan   :  636,60 ha
  6. Lain-lain             :  12.117,4 ha

2.1.2.     Sungai dan Topografi

Wilayah Kecamatan Kare terletak pada ketinggian antara 150 meter sampai dengan 250 meter di atas permukaan laut. Hampir keseluruhan wilayah kecamatan ini bertopografi  dataran tinggi.

  • Orbitasi

Kecamatan Kare merupakan kecamatan paling selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dengan orbitasi sebagai berikut :

–  Jarak ke Kabupaten Madiun (Mejayan)                  :    46 Km

–  Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten                     :   30 menit

  • Data Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Kare sebagai berikut  :

Tabel  1

Jumlah Penduduk Kecamatan Kare

Desa/KelurahanPendudukJumlah
Laki-lakiPerempuan
Desa Kare3.2083.2026.410
Desa Kuwiran7427691.511
Desa Kepel1.3601.3312.691
Desa Bolo1.0911.0702.161
Desa Bodag1.4121.4162.828
Desa Morang2.8132.7065.519
Desa Cermo2.7752.7015.476
Desa randualas3.1303.0516.181
 3.2083.2026.410

Sumber : Seksi Pelayanan  Kantor Kecamatan Kare 2017

Kecamatan atau sebutan lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Camat mempunyai peran sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Di Kabupaten Madiun Struktur Organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kare

2.2.1. Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kare

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut,  Camat mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum ;
    1. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
    1. Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
    1. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
    1. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
    1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
    1. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
    1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan ;
    1. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan ; dan
    1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati .

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

  1. Perizinan ;
  2. Rekomendasi ;
  3. Koordinasi ;
  4. Pembinaan ;
  5. Pengawasan ;
  6. Fasilitasi ;
  7. Penetapan ;
  8. Penyelenggaraan ; dan
  9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

2.2.2 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kare

            Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016, Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kare terdiri atas :

  1. Camat
  2. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
  3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
  5. Seksi Tata Pemerintahan
  6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
  8. Seksi Pelayanan
  9. Seksi Kesejahteraan Sosial
  10. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Struktur Organisasinya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :          

Gambar 2

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kare

2.3. Sumber Daya Kantor Kecamatan Kare

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban, tentunya dibutuhkan Sumber Daya pendukung yang memadai. Adapun Sumber Daya yang ada di Kantor Kecamatan Kare bisa dibagi meliputi : Sumber Daya Manusia Manusia dan Sumber Daya Sarana Prasarana.

2.3.1. Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Kare

Kantor Kecamatan Kare merupakan salah satu OPD di Kabupaten Madiun yang memiliki variasi SDM mulai dari Camat sampai dengan staf, dimana yang merupakan satu kesatuan untuk dapat mensukseskan visi, misi dan program yang telah dicanangkan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Kare

NOJABATANJUMLAH (Orang)
123
 
1.Camat1
2.Sekretaris Kecamatan1
3.Kepala Seksi5
4.Kepala Sub Bagian2
5.Staf Pelaksana15
JUMLAH23

        Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Kare Per Januari 2019

Sedangkan sumber daya manusia Kantor Kecamatan Kare berdasarkan Eselon dirinci sebagai berikut :

Tabel 3

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Kare

Berdasarkan Eselon Pejabat Struktural

NOESELON JABATAN STRUKTURALJUMLAH (Orang)
123
 
1.III A1
2.III B1
3.IV A5
4.IV B2
JUMLAH9

                  Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Kare Per Januari 2019

Di dalam Kantor Kecamatan Kare memiliki komposisi aparatur seperti yang telah digambarkan di atas, seluruh eselon jabatan struktural sudah diduduki oleh pejabat definitif. Dengan jumlah PNS yang cukup besar, maka seluruh jabatan struktural mempunyai tenaga pelaksana antara 1 (satu) sampai 3 (dua) orang. sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam hal penguatan administrasi dan pelayanan masyarakat.

Adapun Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Kare berdasarkan Pangkat dan Golongan dirinci sebagai berikut :

Tabel 4

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Kare

Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NOPANGKAT / GOLONGANJUMLAH (Orang)
123
 
1.Pembina Madya / IV e
2.Pembina Muda Tingkat I / IV d
3.Pembina Muda / IV c
4.Pembina Tingkat I / IV b
5.Pembina / IV a1
6.Penata Tingkat I / III d8
7.Penata / III c2
8.Penata Muda Tingkat I / III b2
9.Penata Muda / III a1
10.Pengatur Tingkat I / II d6
11.Pengatur  / II c3
12.Pengatur Muda Tingkat I / II b 
13.Pengatur Muda  / II a 
14.Juru Tingkat I / I d 
15.Juru  / I c
16.Juru Muda Tingkat I / I b
17.Juru Muda / I a
18.Tenaga Honorer Daerah (K2)
19.Tenaga Honorer Kantor3
JUMLAH26

                       Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Kare Per Januari 2019

Berdasarkan Tabel di atas, dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Kare adalah golongan II/a, dan yang tertinggi adalah golongan IV/a yang berjumlah 1 orang.

Untuk Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Kare berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dirinci sebagai berikut :

Tabel 5

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Kare

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

NOPENDIDIKAN FORMALJUMLAH (Orang)
123
 
1.Magister / S 2 
2.Sarjana / S 17
3.Sarjana Muda / Diploma3
4.SLTA / sederajat11
5.SLTP / sederajat1
6.SD / sederajat1
JUMLAH23

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Kare Per Januari 2019

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Kantor Kecamatan Kare adalah SLTP, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Dan diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dengan mengasah skill melalui berbagai pelatihan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 6

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Kare

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal

Pemetaan SDMJenis Pendidikan dan Pelatihan
Diklat KepemimpinanDiklat FungsionalDiklat Teknis
Struktural7
Fungsional
Staf

    Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Kare Per Januari 2019

Pendidikan non formal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Kare. Untuk Diklat Struktural 8 (empat) orang PNS yang menduduki Jabatan Struktural belum mengikuti, sehingga pendidikan dan pelatihan structural, teknis maupun fungsional kedepan perlu dilaksanakan/diberikan kepada aparatur Kantor Kecamatan Kare sehingga dapat menunjang kinerjanya.

2.3.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kare

Sedangkan Sarana Prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Kare yaitu :

Tabel 7

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kare

NoNama InventarisJumlahKondisi
BaikSedangRusak
123456
 
1.Gedung    
 Kantor Sekretariat11
 Ruang Pertemuan11
 Kantor Dinas Satu Atap11
 Kantor PLKB11
 Panti PKK1
 Rumah Dinas Camat11
2.Kendaraan Dinas    
 Roda Empat22
 Roda Dua9 
3.Peralatan Meubeller    
 Meja Kerja23158 
 Kursi Kerja99  
 Meja dan Kursi Tamu1 set1 set
 Meja Rapat55
 Kursi Rapat1008416 
 Almari1010
 Rak Buku
4.Peralatan Mesin    
 Komputer99
 Printer752
 Laptop66
 Televisi22
 Sound System11
 Werrelles

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Kare Per Januari 2018

Inventaris yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Kare ini di harapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi kantor sendiri, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menihat kondisi internal Kantor Kecamatan Kare.

2.4. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kare

Kantor Kecamatan Kare merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Madiun yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, Pindah Tempat, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Kare dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Kare ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Kare.

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Kare dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2013-2018) dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

  1. Kelancaran kegiatan kantor ;
    1. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur ;
    1. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
    1. Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa dan meningkatkan kualitas aparatur dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat ;
    1. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat ;
    1. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah kecamatan ;
    1. Terselenggaranya koordinasi pemerintah kecamatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Kare

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kare mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Kare, dimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Tantangan
  2. Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif ;
  3. Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan  baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
  4. Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;
  5. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;
  6. Masih tingginya angka kemiskinan, karena income perkapita masyarakat masih rendah ;
  7. Kurangnya ekspoitiasi lereng Gunung Wilis sebagai destinasi wisaata
  8. Peluang
  9. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat ;
  10. Adanya kebijakan pengembangan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010 ;
  11. Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ;
  12. Jumlah aparatur Kantor Kecamatan Kare yang besar, seluruh Jabatan Struktural terisi dan seluruhnya mempunyai staf pelaksana, serta Jabatan yang ada di desa telah terisi semua ;
  13. Adanya aparatur dari OPD (Dinas / Badan) yang bertugas di Kecamatan ;
  14. Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 8  desa ;
  15. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat ;
  16. Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat ;
  17. Pengembangan dsitinasi wisata di lereng gunung Wilis

Dari uraian diatas dapat dilihat perbandingan antara peluang dan tantangan adalah 07:10, dengan perbandingan tersebut jelas terlihat bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Kantor Kecamatan Kare

            Identifiasi permasalahan khususnya di kecamatan kare sebagai tugas dan funsgi pelayanan kepada masyarakat adalah :

  1. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
  2. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
  3. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
  4. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta OPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
  5. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya dua organisasi perguruan silat yang diikuti oleh pemuda, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah ;
  6. Keberadaan pedagang kaki lima yang ada di kanan dan kiri badan jalan propinsi yang menghubungkan Madiun Ponorogo, serta yang berdiri diatas tanah PJKA yang menganggu keindahan dan kenyamanan penguna jalan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2019 – 2023 adalah “Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera, Berakhlak” dan beberapa Misi, yaitu :

  1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun ;
  2. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik ;
  3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis,agro industri dan pariwisata yang berkelanjutan ;
  4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan ;
  5. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal .

Melihat visi dan misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, Kantor Kecamatan Kare mempunyai suatu peran yang sangat penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Kantor Kecamatan Kare mendapatkan amanah untuk menjalankan semua misi, namun yang lebih menonjol dapat dilaksanakan adalah  misi ke empatyaitu : Peningkatan Pemerintahan Yang Baik dan Terpercaya dan misi ke dua yaituMewujudkan Aparatur Pemerintah  yang profesional untuk peningkatan pelaayanan publik danuntuk menjalankan amanah tersebut, maka Kantor Kecamatan Kare mewujudkannya dalam beberapa program dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam periode 2018-2023 yang akan dibahas pada Bab selanjutnya.

  • Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya

            Dikarenakan Kantor Kecamatan Kare tidak mempunyai Dokumen Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya maka Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya tidak dapat ditampilkan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor  2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Kare melaksanakan kewenangan :

  1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
  2. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
  3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Madiun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Madiun Tahun 2009-2029 makan Kecamatan Kare termasuk dalam Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) 3 yaitu Kawasan Agropolitan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Kare :

Kantor Kecamatan Kare berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, Pindah Tempat, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Kare dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Kare ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Kare.

2. Implikasi RT RW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Kare

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor  2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Kare melaksanakan kewenangan

  1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
  2. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
  3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan  secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Madiun.

3. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Kare

KLHS merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Madiun, pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Kare dalam menjalankan pelayanan terkait kewilayahan.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Kantor Kecamatan Kare menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2013-2018 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2018-2023. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu :

  1. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
    1. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
    1. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
    1. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta OPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
    1. Belum optimalnya pengembangan wisata di lereng gunung wilis

Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

  1. Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif ;
  2. Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
  3. Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;
  4. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;
  5. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan  penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
  6. Masih tingginya angka kemiskinan, karena income perkapita masyarakat masih rendah ;
  7. Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
  8. Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

Sehingga dalam perencanaan periode 2018-2023, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

  1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
  2. Peningkatan kesejahteraan aparatur ;
  3. Ciptakan Good and Clean Governance  menuju Reformasi   Birokrasi
  4. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dari Nepotisme (KKN) ;
  5. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
  6. Peningkatan  Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum/Masyarakat ;
  7. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
  8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
  9. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ;
  10. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran ;
  11. Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.
  12. Pengembangan destinasi wisata khususnya di Desa  Kare, Desa Bodag dan Desa Kepel sebagai icon daerah selingkar Gunung Wilis

BAB IV

 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

  1.  
    1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Kare

Tujuan dan sasaran jangka menengah pada kecamatan kare dalam mewujudan RPJM kabupaten Madiun periode 2018 – 2023 dapat dijabaran sebagai beriut :

  • Tujuan   

Tujuan adalah   pernyataan-pernyataan   tentang   hal-hal   yang   perlu dilakukan  untuk  mencapai  visi,  melaksanakan  misi,  memecahkan  masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan tujuan dari RPJM pada misi 2 adalah “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment) untuk meningkatkan pelayanan publik di kecamatan kare”

  • Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kare serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Kantor Kecamatan Kare menetapkan sasaran adalah “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah”

Untuk melihat rumusan lengkap tujuan, dan sasaran Kantor Kecamatan Kare dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kecamatan Kare

NOTUJUANSASARANINDIKATOR SASARANTARGET KINERJA TUJUAN  PADA TAHUN KE
20192020202120222023
1Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baikMeningkatkan kualitas pelayanan publicIndek Kepuasan Masyarakat  (IKM)BBBBB
   Nilai Sakip Kecamatan KareBBBBB
NOTUJUANSASARANINDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN  PADA TAHUN KE
20192020202120222023
1Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baikMeningkatkan kualitas pelayanan publicIndek Kepuasan Masyarakat  (IKM)8085909595
   Nilai Sakip Kecamatan Kare8181818181

            BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

  1. Strategi  

            Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Kantor Kecamatan Sawahan menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat.

            Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuOan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).  Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

  1. KEKUATAN (S)Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;Adanya kebijakan pengembangan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010;Disahkannya undang-undang tentang desa;Adanya aparatur dari OPD (Dinas/Badan) yang bertugas di Kecamatan;Jumlah aparatur Kantor Kecamatan Kare yang besar, seluruh Jabatan Struktural terisi dan seluruhnya mempunyai staf pelaksana, serta Jabatan yang ada di desa telah terisi semua;Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat.
  • PELUANG (O)
  • Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
  • Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 8  desa;
  • Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembanguan maupun pemberdayaan masyarakat;
  • Keberadaan Pasar Desa yang memacau pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan kare dan sekitarnya.
  • KELEMAHAN (W)
  • Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah/kurang produktif;
  • Keterbatasan sarana dan prasarana dalam memenuhi pelayanan masyarakat secara optimal;
  • Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
  • Masih tingginya angka kemiOinan yang disebabkan income perkapita masyarakat masih rendah;
  • Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  • Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.
  • ANCAMAN (T)
  • Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum;
  • Adanya organisasi masyarakat yang mempengaruhi loyalitas perangkat desa kepada Pemerintah Daerah;
  • Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
  • Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
  • Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan  penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
  • Meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Setelah identifikasi dilakukan, maka, kemudian dirumuskan ke dalam formulasi sebagaimana berikut ini:

  1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S+O) adalah :
  2. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa,
  3. Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam perumusan kebijakan,
  4. Mengoptimalkan, memanfaatkan peluang peningkatan kualitas SDM,
  5. Memantapkan dan meningkatkan iklim kerja internal,
  6. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat,
  7. Meningkatkan koordinasi antar  OPD,
  8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.
  9. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman. (S+T) adalah :
  10. Melakukan pengkajian tentang Tupoksi,
  11. Meningkatkan koordinasi/dialog/negosiasi/kerjasama dengan OPD teknis dan stakeholder,
  12. Memantapkan pemanfaatan sistem informasi ,
  13. Memantapkan kemampuan SDM masyarakat,
  14. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (W+O) adalah:
  15. Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam setiap pelaksanaan kebijakan;
  16. Meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dsb;
  17. Mengembangkan need assessment dalam rekruitmen pegawai;
  18. Meningkatkan efektifitas system pengendalian dan evaluasi kegiatan kewilayahan;
  19. Meningkatkan pemanfaatan system informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat;
  20. Memanfaatkan keberadaan OPD yang ada untuk pengembangan IPTEK.
  • Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (W+T) adalah :
  • Mengoptimalkan partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah,
  • Mengapresiasi kebijakan di lingkungan pemerintah, masyarakat dan swasta/dunia usaha,

                   Dengan analisis ini kemudian mempermudah untuk menentukan arah dan isu strategis yang akan diangkat, yaitu :

  1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Madiun kepada Camat untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah,  potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Madiun ;

  1. Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)

Pelaksanaan indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah untuk mengukur tingkat pelayanan dari Pemerintah Kecamatan Kare kepada warga atau masyarakat melalui pengisian data yang disebar. Di sisi lain untuk mendukung pelaksanaan IKM, Tingkat kepuasan masyarakat juga di dukung dengan :

  1. Seksi Kesejahetaraan Sosial  melalui :
    1. Rekomendasi Surat Nikah
    1. Surat Keterangan tidak mampu
  2. Seksi Tata Pemerintah
    1. Pendampingan APBD Desa
    1. Surat pengantar permohonan pencairan dana desa melalui ADD, DD
    1.  
  3. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa
    1. Pendampingan BKK
    1. Pendampingan pembangunan desa melalui musyawarah dusun, musyawarah desa
  4. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Madiun yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali  kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas  masyarakat;

  1. Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur ;

  1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

            Hasil yang didapatkan tersebut, jika dibagi menjadi urusan yang ditangani oleh Kantor Kecamatan Kare, maka menjadi :

  1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
  2. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Madiun kepada Camat untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah,  potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN  AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK ;

  1. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN).

Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Madiun yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali  kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas  masyarakat;

  1. Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

  • Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis tersebut dapat diturunkan kepada strategi pencapaian melalui berbagai program yang dapat dilihat melalui Tabel 9 dibawah ini:

 Tabel 9

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kare Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera, Berakhlak
MISI II : Mewujudkan Aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik
TujuanSasaranStrategiKebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment) untuk meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Karea.  Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintaha.Penyusunan Regulasi Pelayanan di Kecamatana.Dilaksanakan ditahun I,II
b.Peningkatan Kompetensi petugas pelayananb.Dilaksanakan di tahun II,IV
   c.Peningkatan kualitas sarana dan prasaranac.Dilaksanakan selama 5 Tahun berturut-turut
   d.Meningkatkan pelayanan keliling di tingkat desad.Dilaksanakan selama 5 Tahun berturut-turut
    e.Meningkatkan sistem informasi pelayanan kecamatane.Dilaksanakan selama 5 Tahun berturut-turut

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

            Pada  bab   ini  akan  dikemukakan  rencana  program  dan  kegiatan, indikator  kinerja,  kelompok  sasaran  dan  pendanaan  indikatif  yang  akan menjadi  pedoman  dalam  menjalankan  program  dan  kegiatan  pada  periode 2018 -2023 untuk mencapai Visi dan misi yang menjadi harapan Kantor Kecamatan Kare.  Gambaran  rencana  yang tertuang  dalam bab  VI ini  merupakan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  melalui  berbagai faktor  dan pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya.

            Adapun  gambaran  rencana  program  dan  kegiatan  yang  dilengkapi dengan  indikator  kinerja,  kelompok  sasaran  dan  pendanaan  indikatif  yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kare pada periode 2018-2023 tertuang pada Tabel 10  berikut ini:       

Tabel  11

Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD

TujuanSasaranIndikatorKdi Kinerja pd Awal Periode RPJMDTarget Capaian Tiap TahunKds Kinerja pd Akhir Periode RPJMD
201820192020202120222023
Meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kecamatan yang baikMeningatnya auntabilitas Kinerja pemerintah Kec. KareProsentase masyarakat yang puas atas pelayanan yang baik di kecamatan Kare80 %80 %85 %90 %95 %95 %95 %


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

KECAMATAN KARE

Indikator  kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran kuantitas dan kualitas yang terukur.

            Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasdaran RPJMD, Kecamatan Kare Kabupaten Madiun menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjip lima Tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

  1. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2018-2023

Indikator kinerja Kecamatan Kare secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima)  tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yaitu

  • Meningkatkan pelayanan administrasi yang prima;
    • Meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan

Adapun Indikator Kec.Kare untuk periode 2018-2023 dpt dilihat sebagai berikut:

TABEL 8

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KARE

LAMPIRAN

KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS/OUTCOMEINDIKATOR KINERJA UTAMAPENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN (x100%)SUMBER DATAPENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya  Kualitas  Pelayanan  Masyrakat dan Administrasi Terpadu di kecamatan kare  Nilai survai Indeks  Indeks Kepuasan MasyarakatJumlah Penduduk Terlayani+Jumlah Penduduk Yang Puas Jumlah PendudukDokumen  IKMCamat Kare


BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kantor  Kecamatan Kare Tahun 2018-2023 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Kare dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksananya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor  8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaanya sebagai berikut :

  1. Dalam Renstra Kantor Kecamatan Kare Tahun 2018-2023 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kantor  Kecamatan Kare dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.
    1. Renstra Kantor Kecamatan Kare Tahun 2018-2023 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Kare, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kepala seksi (Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan) yang ada di lingkungan Kecamatan Kare.
    1. Renstra Kantor Kecamatan Kare Tahun 2018-2023 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kare (Renja Kecamatan Kare) untuk setiap tahunnya dengan tetap mangacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun,
    1. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Madiun, keberadaan Renja Kantor Kecamatan Kare harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Kecamatan Kare (RKA-Kecamatan Kare);
    1. Apabila ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kantor Kecamatan Kare dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan.
    1. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra SKPD Kantor Kecamatan Kare Tahun 2018-2023 yang tercermin dari Renstra SKPD Kantor Kecamatan Kare Tahun 2013-2018 yang tercermin dari Renja SKPD Kantor Kecamatan Kare, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melebaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kantor Kecamatan Kare ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.