LAKIP 2019

Home / LAKIP 2019

BAB  I

PENDAHULUAN

  1.  Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat  yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani dengan cepat, sehingga menuntut Pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien dan akuntabel, untuk menyikapi semua itu dibentuklah Kecamatan Kare Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun  Nomor 60 Tahun 2016. Adapun keadaan gergrafis Kecamatan Kare memiliki luas wilayah  sekitar  19 .085,00 Hektar, terbagi atas 8 desa yaitu desa Bodag, Bolo, Cermo, Kare, Kepel, Kuwiran morang dan Randualas dengan jumlah penduduk sekitar 32.777 Jiwa

Batas-batas wilayah Kecamatan Kare yaitu :

  • Sebelah Utara               : Kecamatan Mejayan
  • Sebelah Timur              : Kecamatan Gemarang
  • Sebelah Selatan          : Kecamatan Dagangan
  • Sebelah Barat               : Kelurahan Wungu           

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah menetapkan Instruksi Presdiden Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsure Penyelenggaraan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem AKIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Sistem AKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrument untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif dan rensponsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujud transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan penyempurnaan tersebut instansi pemerintah akan membuat rencana strategi ( Strategi Plan), Rencana Kerja ( Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Accountability Report).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kare Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Kecamatan Kare untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi, yang telah ditetapkan, LAKIP Kecamatan Kare Tahun 2019 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Kare di tahun yang akan datang.

1.2          Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Laporan ini merupakan suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Kare di tahun-tahun berikutnya.

1.3    GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Kare

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun No. 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata    dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Madiun, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai berikut :

Kecamatan mempunyai tugas pokok :

  1. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
    1. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    1. pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
    1. pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
    1. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
    1.     pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
    1. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
    1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
    1.     melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan;dan
    1.     pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

   Untuk mewujudkan fungsi tersebut, Kecamatan Kare dilengkapi dengan :

Camat, membawahi :

  1. Sekretariat;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  3. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
  4. Seksi Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan :
  5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
  7. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  8. Seksi Pelayanan
  9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Madiun, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,  yang meliputi aspek:

 a.perizinan;
 b.rekomendasi;
 c.koordinasi;
 d.pembinaan;
 e.pengawasan;
 f.fasilitasi;
 g.penetapan;
 h.penyelenggaraan; dan
 i.kewenangan lain yang dilimpahkan.

1.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Kare adalah sebagai berikut :

Dasar :  Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun  

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR KECAMATAN KARE

1.3.3  Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

  1. Sumber Daya Manusia

                  Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban, tentunya dibutuhkan Sumber Daya pendukung yang memadai. Adapun Sumber Daya yang ada di Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun bisa dibagi meliputi : Sumber Daya Manusia Manusia dan Sumber Daya sarana Prasarana.

                     Dari sisi Sumber Daya Manusia, Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun memiliki Pegawai dengan kualifikasi yang cukup, terdiri Camat ( S 2 ), Sekcam ( S I ), 5 orang Kepala Seksi  (3 orang S 1, 1 orang D III, 1 orang SLTA), 1 orang Kepala Sub Bagian ( 1 orang SLTA ), serta Staf 12 orang dengan kualifikasi pendidikan  S I , Diploma dan SLTA.  Berdasarkan pendidikan pada Kantor Kecamatan Kare disajikan pada Tabel 1

Tabel 1.

Rekapitulasi PNS Kantor Kecamatan Kare berdasarkan Pendidikan

  No  Gol. RuangPendidikan
SLTPSLTADIplomaS1S2
 PNS :     
1IV/b     
2IV/a    1
3III/d 113 
4III/c 1  1
5III/b 1 2 
6III/a  1  
8II/d 2 1 
7II/c 2   
8II/b     
9II/a3    
10I/d 1   
Total38262
  • Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun memerlukan sarana dan prasarana pendukung.  Sampai saat ini Kantor Kecamatan Kare  Kabupaten Madiun berkedudukan di Jalan Raya Kare No 8 Kare,  yang memiliki  sarana dan prasarana untuk mendukung  tupoksi antara lain :

  1. Gedung kantor dan pendopo
    1. Fasilitas perkantoran yang relative  telah tersedia dan memadai, seperti:
      1. Mebeleur
      1. Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun pelayanan masyarakat
      1. Fasilitas Telekomunikasi
      1. Dan lain-lain
    1. Kendaraan Dinas  yang mendukung kegiatan operasional

1.4    Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2019 ini adalah:

  1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
  12. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kabupaten Madiun;
  13. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi dan tatakerja Kecamatan Wonoasri Kaupaten Madiun
  1.  ISUE STRATEGIS

            Adapun permasalahan-permasalahan yang masih ada di Kantor Kecamatan Kare antara lain :

  1. Masih kurangnya  jumlah karyawan yang tidak sesuai dengan beban kerja.
    1. Sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai
    1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan ( PBB )      
    1.  Kurangnya Anggaran Belanja yang ada di Kantor Kecamatan Kare

1.6    SISTEMATIKA  PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun  tahun 2019 mengacu pada sistematika yang disajikan dalam Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh LAN RI, dengan sitematika penyajian sebagai berikut:

Bab I              Pendahuluan

  1. Latar Belakang
  2. Maksud dan Tujuan
  3. Gambaran Umum Organisasi
  4. Dasar Hukum
  5. Sistematika Pelaporan

Bab II             Perencanaan Kinerja

  1. Rencana Strategis
  2. Indikator Kinerja Utama
  3. Perjanjian  Kinerja

Bab III            Akuntabilitas Kinerja

  1. Capaian Kinerja Kecamatan Kare Tahun 2019
  2. Realisasi Anggaran

Bab IV            Penutup

BAB  II

PERENCANAAN  KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang  Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1   Rencana Strategis

           Rencana Strategis Kecamatan Kare merupakan suatu rencana tindakan yang berorientasi pada hasil yang  ingin dicapai selama kurun waktu tertentu terhadap suatu permasalahan/issue tertentu dengan memperhitungkan kekuatan/potensi, kelemahan, peluang dan kendala

yang ada.  Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapainya. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun  adalah dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, strategi, dan kebijaksanaan serta program-program pokok dalam mewujudkan perencanaan yang baik bagi kepentingan pembangunan daerah dalam upaya koordinasi, penyerasian, dan keterpaduan rencana daerah, regional, dan nasional.

Maksud disusunnya  rencana strategis Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun adalah untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kantor Kecamatan Kare untuk secara konsekuen dan  konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.

2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN

a.Tujuan

Untuk dapat merealisasikan pelaksanaan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang tertuang melalui Misi 2 (dua) yaitu “ Mewujutkan Aparatur Pemerintah Yang Profesional Utuk Meningkatkan Pelayanan Publik”, yang telah ditetapkan dan diarahkan pada tujuan dan sasaran Kecamatan Kare yang dipandang mempunyai relevansi kuat pencapaian Visi Kabupaten Madiun.

            2.1.1.1 Tujuan

                        Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Yang Baik.

                        Dari satu tujuan tersebut, dirumuskan indikator tujuan sebagai berikut :

                        1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

                        2. Nilai Sakip Kecamatan

B.Sasaran Strategis

                Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan maka dirumuskan Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya  kualitas  kualitas pelayanan publik

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

2.2.  Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kare

              Salah satu cara untuk memperkuat Akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah.

Dalam menetapkan indicator kinerja utama ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sesuai dengan tugas dan fungsi dari OPD yaitu:

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), indicator ini merupakan indicator utama yang mendukung tercapainya sasaran OPD yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang merupakan tujuan utama dari urusan pelayanan masyarakat yang ditangani oleh pemerintah Kecamatan.

2. Indikator Nilai Sakip Kecamatan, fungsi dari indicator ini untuk mengukur keberhasilan suatu OPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yaitu pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetepkan dalam mencapai tujuan.      

Pemerintah Kabupaten Madiun  telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Kabupaten dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Daerah (IKUDA) yang kemudian menjadi indikator tujuan Kantor Kecamatan Kare. Dengan ditetapkannya IKUDA tersebut dalam RPJMD maka menjadi tanggungjawab daerah untuk mewujudkan IKUD yang menjadi indikator tujuan Kantor Kecamatan Kare   adalah sebagaimana sebagaimana table berikut ini :

Tabel 2.1

Sasaran dan Indikator Kinerja Umum Daerah (IKUDA) yang menjadi Indikator Tujuan

Kantor Kecamatan Kare

Sasaran RPJMDIndikator Kinerja Daerah (IKUDA)                                           Penjelasan/Formulasi/ Perhitungan
1.Meningkatnya kinerja pelayanan publik1.Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)Jumlah masyarakat yang puas terhadap pelayanan / jumlah seluruh pelayanan masyarakat yang dilayani x 100%

                        Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun sebagai berikut :

Tabel 2.2

Target Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kare

Kabupaten Madiun Tahun 2019

SasaranIndikator KinerjaTarget 2019Penjelasan/ Formulasi/ Perhitungan
Tujuan                     : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Yang Baik Indikator Tujuan      : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat                                   2. Nilai sakip Kecamatan
1.Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Publik1.Indeks Kepuasan Masyarakat80Jumlah Masyarakat yang puas terhadap pelayanan/ jumlah seluruh pelayanan masyarakat yang dilayani x 100 %
2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan2.Nilai Sakip Kecamatan81Hasil Nilai Sakip
  • PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekat dan janji Dalam upaya mencapai visi dan misi  Kabupaten Madiun, Rencana Kerja Tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkup pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi sangat berguna untuk Menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja diharapkan program atau kegiatan instansi akan lebih baik dalam mencapai visi dan Kepala Kaerah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Madiuntahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023, dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2019, Prioritas dan Plafonisasi Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kare tahun 2019 berikut ini :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

Tahun 2019

NoSasaran Strategis Indikator Kinerja SasaranTarget
1.  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)80
2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan2.Nilai Sakip Kecamatan81

Sedangkan untuk mengukur Akuntabilitas Kinerja Organisasi Kantor Kecamatan Kare tahun 2020, telah ditetapkan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Kare dengan Menyusun Perjanjian Kinerja  dengan Bupati Madiun. Berikut adalah Indikator Kinerja Kecamatan Kare Tahun 2020

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

Tahun 2019

NoSasaran Strategis Indikator Kinerja SasaranTarget
1.  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)80
2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan2.Nilai Sakip Kecamatan81

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

  1. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KARE TAHUN  2019

Akuntabilitas Kinerja dalam  format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun  tidak terlepas dari rangkaian mekanisme  fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Kantor Kecamatan Kare. Tidak terlepas juga dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating perencanaan yang sudah dibuat, hingga sampai pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, dan terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan perencanaan yang telah dibuat.           

Adapun penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam mengukur skala capaian kinerja instansi pemerintah, berikut ini adalah Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja :

                                Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NoInterval Nilai Realisasi KinerjaKriteria Penilaian Realisasi Kinerja  Kode
1100% ≤Tercapai Target 
2≤ 100Tidak Tercapai Target 

 Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU Kantor Kecamatan Kare tahun 2019 adalah sebagai berikut:

A. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

            Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Kare Kabupaten MadiunTahun 2019 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang kami uraikan pada bagian ini. Pengukuran target Kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018. Analisis dan evaluasi capian kinerja tahun 2019 kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun menguraikan tentang capaian sasaran strategis yang tercermin dalam indikatornya, strategi yang telah ditetapkan, kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran serta alternatif pemecahannya.

            Adapun capaian kinerja Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Pencapaian Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kare Tahun 2019

No Tahun 2019
 TargetRealisasiCapaian %
Tujuan                : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Yang Baik Indikator Tujuan : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                              2. Nilai Sakip Kecamatan
IMeningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)8081,881102
IIMeningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
2.Nilai Sakip Kecamatan8060,4475.55
 Rata-rata capaian semua sasaran  88.77

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran kinerja Kantor Kecamatan Kare yang tersebar dalam 2 (dua) lndakator Kinerja Utama OPD pada tahun 2019 mencapai 88,77% Hal ini berarti bahwa target semua sasaran belum tercapai Sasaran strategis 1 yaitu Meningaktnya Kualitas Pelayanan Publik capaian kinerja indikatornya mencapai 102% yang berarti target pada sasaran satu telah lercapai Untuk sasaran strategis 2 Meningkatnya akuntabilatas kinerja kecamatan capaian kinerja indikatomya mencapai 75,55% yang berarti target pada sasaran dua belu tercapai.

Adapun pengukuran kinerja terhadap andikator yang telah dicapai pada tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi dan capaian indikator sasaran pada tahunlahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Realisasi dan Capaian Indikator sasaran Tahun 2019

Dibandingkan Tahun Sebelunya

NoSasaran / IndikatorCapaian RealisasiTH. 2018Target 2019Realisasi 2019% Capaian 2019Target Renstra 2019% Capaian 2018 dibandingkan Dng Target 2019
AMeningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
1Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target Nilai B8081,88110280
BMeningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
1Nilai Sakip Kecamatan Kare, Target BB56,448060,44 75.580107
  • REALISASI ANGGARAN

Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan kebijakan Kantor Kecamatan Kare adalah masalah keuangan. Dari segi keuangan Kantor Kecamatan Kare besarnya tahun anggaran 2019 sebagaimana termuat dalam Rencana Anggaran dan Kegiatan yang telah disetujui adalah Rp 540.001.159,00,– (Lima Ratus Empat Puluh Juta Seribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah ) yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut

Tabel III.I

TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

NoUraianTahun  2019%
  AnggaranRealisasi 
 BELANJA   
1Belanja Tidak LangsungRp 1.936.885.759Rp 1.692.691.63087,39%
2Belanja LangsungRp    540.001.159    Rp    417.155.96977,25%

                                                     TABEL III.2

EFISIENSI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

NoSasaran StrategisIndikator Kinerja KegiatanTahun 2019ProgramKegiatanEfisiensiKeterangan Pencapaian
TargetRealisasiPagu Anggaran  ( Rp )Realisasi ( Rp )  %
 12345678 9
1Meningkatnya kualitas system pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi umum laiinyaPersentase kebutuhan operasional jasa telepon, listrik dll yang terpenuhi  100%100%Program Pelayanan Administrasi perkantoranPenyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik14.920.159  8.034.489  53,84%Efisien
Persentase kebutuhan operasional kebersihan terpenuhi  100%100% Penyediaan jasa kebersihan kantor39.744.29036.844.00092,70%Efisien
Persentase kebutuhan alat tulis kantor  yang terpenuhi  100%100% Penyediaan alat tulis kantor24.734.14018.370.60074,27%Efisien
 Persentase kebutuhan barang cetak amplop, stop map dan foto copy yang terpenuhi100%100% Penyediaan barang cetakan dan penggandaan9.834.7157.047.60071,66%Efisien
 Persentase kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  100%100% Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.750.0002.000.00053,33%Efisien
 Persentase kebutuhan snack, makan, dan minum rapat harian yang terpenuhi  100%100% Penyediaan makanan dan minuman27.354.75020.855.00076,23 %Efisien
 Persentase kebutuhan perjalanan dinas luar daerah yang terpenuhi100%100% Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi  luar daerah32.000.00031.995.82099,99% Efisien
  Persentase kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah yang terpenuhi100%100% Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah24.013.73516.035.00066,77%Efisien
  Persentase gedung kantor dalam kondisi baik  100%100% Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.566.8603.522.50077,78%Efisien
 Persentase kebutuhan operasional kendaraan kantor yang terpenuhi  100%100% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan operasional70.408.86063.100.47589,62 %Efisien
 Persentae terpeliharanya alat kantor dan rumah tangga yang terpenuhi  100%100% Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor pendukung8.259.7353.108.95037,64%Efisien
 Persentase jumlah Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa Yang Terlaksana100%100%Program Penyelenggaraan Pemerintahan di KecamatanPenyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa57.954.49541.429.27571,49%Efisien
 Persentase penyelenggaraan ,Ketentraman Dan Ketertiban yang terlaksana100%100% Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban84.520.71569.654.78082,41%Efisien
 Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan yang terlaksana100%100%   Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan44.417.78028.169.38063,42%Efisien
  Persentase  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial  yang terlaksana100%100% Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial33.024.00019.863.80060,15%Efisien
  Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Yang Terlaksana100%100% Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan10.496.9251.185.00011,29%Efisien
  Persentase penyelenggaraan ,Ketentraman Dan Ketertiban yang terlaksana100%100% Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban (Pajak Rokok)50.000.00045.809.30091,62%Efisien


BAB  IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Tahun 2019  sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun sekaligus sebagai umpan baliik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait; serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Belum secara sempurna dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, sangat disadari dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Tahun 2019 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Tahun 2019.

Langkah – langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya pada Kantor Kecamatan Kare Kabupaten  Madiun.

Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun, khususnya pada Kantor Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.